WahanaNews.ID | Luhut Binsar Pandjaitan Menko Kemaritiman dan Investasi mengatakan akan pensiun sebagai pejabat negara di tahun 2024.
Sosok Luhut sendiri memang dikenal sudah bolak-balik masuk ke lingkaran pemerintahan, khususnya di zaman pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
Luhut Bongkar Strategi Penting Pemerintah Hadapi Pandemi di Hadapan Kabinet Merah Putih
Pengakuan itu diungkapkan Luhut saat dirinya memberikan sambutan dalam gelaran Ibadah Syukur Awal Tahun di Kantor Pusat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Sabtu 7 Januari 2023 yang lalu.
Awalnya Luhut mengatakan semua hal ada waktunya. Tak terkecuali sebagai pejabat, semua pejabat termasuk dirinya punya waktunya masing-masing.
"Kita sebagai pejabat, jangan merasa selamanya kita jadi pejabat. Its the matter of time," ujar Luhut dalam acara yang disiarkan virtual, dikutip Rabu (11/1/2023).
Baca Juga:
Penasaran? Simak, Ini Tugas Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut
Lebih lanjut dia menyatakan saat jabatannya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi selesai di tahun 2024, dirinya ingin pensiun saja.
"Semua waktumu ada. Kalau waktu saya di 2024 selesai, saya pensiun. Ndak mau lagi saya macam-macam. Saya tahu di bawah langit ini semua ada waktunya, tidak boleh memaksakan diri kita melawan itu," tegas Luhut.
"Tidak ada yang abadi, yang abadi hanya tuhan itu tadi," ujarnya.
Karier Luhut Sebagai Pejabat
Luhut sendiri bukan orang baru di jabatan eksekutif pemerintah. Selama pemerintahan Jokowi saja dirinya sudah mondar-mandir menjabat berbagai posisi menteri.
Sebelum menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi, dia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia pada 31 Desember 2014 hingga 2 September 2015.
Lalu pada 2015 hingga 2016 Luhut ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dia juga sempat menjabat sebagai Plt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Agustus 2016 menggantikan Arcandra Tahar.
Pensiunan Jenderal TNI yang lahir di Sumatera Utara 28 September 1947 ini pun sempat menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di tahun 2002, di bawah kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid.
Jauh sebelum mendapatkan jabatan menteri, di tahun 1999 Presiden B.J Habibie mengangkatnya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura di era krusial awal Reformasi.
Kepiawaian Luhut dalam diplomasi dianggap mampu mengatasi hubungan kedua negara yang sempat terganggu dan kurang selarasnya komunikasi antar pemimpin negara sepeninggal Presiden Soeharto.
Dalam 3 bulan pertama masa jabatannya, Luhut mampu memulihkan hubungan kedua negara ke tingkatan semula. Lalu pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir dan diangkat jadi Menperindag.[zbr]
