WAHANANEWS.ID,Jakarta – Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menyambut positif pelantikan Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pengalaman panjang Arsyadany berkarier di PT PLN (Persero) dinilai menjadi modal strategis untuk memperkuat tata kelola ketenagalistrikan nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan konsumen.
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menilai pengalaman Arsyadany di berbagai lini operasional PLN memberikan pemahaman komprehensif mengenai tantangan sektor ketenagalistrikan, mulai dari penyediaan pasokan listrik, pengelolaan jaringan, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Tekankan Pentingnya Sinergi Regulator dan Operator Kelistrikan
"ALPERKLINAS memandang Ibu Arsyadany Ghana sebagai figur yang memiliki bekal pengalaman kuat untuk memimpin Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Beliau memahami persoalan kelistrikan dari sisi teknis, operasional, manajemen, hingga kebutuhan pelanggan PLN," ujar Tohom, Selasa (3/11/2026).
Menurut Tohom, penunjukan figur yang memiliki latar belakang praktisi ketenagalistrikan merupakan langkah positif dalam mendorong lahirnya kebijakan energi yang realistis, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pengalaman panjang di PLN menjadi nilai tambah karena kebijakan ketenagalistrikan membutuhkan pemimpin yang memahami kondisi nyata di lapangan, termasuk proses pembangkitan, penyaluran, hingga pemanfaatan listrik oleh masyarakat.
Baca Juga:
Berbekal Pengalaman di PLN, Arsyadany Diharapkan Perkuat Tata Kelola Ketenagalistrikan
"Pengalaman panjang di PLN menjadi keunggulan karena kebijakan ketenagalistrikan membutuhkan pemimpin yang memahami kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk bagaimana listrik diproduksi, disalurkan, dan akhirnya dinikmati masyarakat," jelasnya.
Tohom menilai kepemimpinan Arsyadany berpotensi memperkuat hubungan antara regulator dan operator ketenagalistrikan. Sinergi keduanya diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, menjaga kepastian investasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.
"Regulator harus memahami kemampuan dan tantangan operator, sementara operator membutuhkan kepastian regulasi agar investasi dan pengembangan jaringan listrik berjalan optimal demi kepentingan konsumen," ungkap Tohom.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional. Menurutnya, pembangunan sektor listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas pembangkit, tetapi juga harus memperhatikan keandalan pasokan, keterjangkauan tarif, pemerataan akses, dan keberlanjutan investasi jangka panjang.
"Indonesia membutuhkan kebijakan listrik yang tidak hanya mengejar pertumbuhan kapasitas, tetapi juga memastikan keandalan pasokan, keterjangkauan tarif, pemerataan akses, serta keberlanjutan investasi jangka panjang," katanya.
Lebih lanjut, Tohom menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor ketenagalistrikan harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hal tersebut tercermin melalui berkurangnya gangguan listrik, semakin luasnya akses elektrifikasi, meningkatnya kualitas pelayanan pelanggan, serta optimalnya pemanfaatan energi listrik oleh rumah tangga, pelaku UMKM, dan sektor industri.
"Ukuran keberhasilan pembangunan kelistrikan harus terlihat dari semakin sedikitnya gangguan, semakin luasnya akses listrik, semakin baiknya pelayanan pelanggan, serta semakin kuatnya kemampuan masyarakat dan dunia usaha memanfaatkan energi listrik," tuturnya.
Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan energi, Tohom juga menilai transformasi PLN perlu didukung regulasi yang adaptif. Digitalisasi jaringan, pengembangan sistem kelistrikan cerdas, peningkatan efisiensi, serta penguatan ketahanan infrastruktur menjadi sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian.
"Ke depan, sistem kelistrikan Indonesia harus semakin cerdas, efisien, dan tangguh menghadapi perubahan. Karena itu, diperlukan kepemimpinan regulator yang memahami teknologi sekaligus mampu membaca arah kebutuhan energi nasional," ujarnya.
Selain aspek teknis dan infrastruktur, Tohom mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan operasional PLN dan perlindungan daya beli masyarakat. Menurutnya, PLN membutuhkan dukungan kebijakan agar dapat terus memperkuat infrastruktur dan menjaga keandalan pasokan, sementara konsumen tetap memperoleh pelayanan berkualitas dengan kebijakan tarif yang berkeadilan.
"PLN harus memperoleh ruang yang memadai untuk memperkuat infrastruktur dan menjaga keandalan pasokan, sementara kepentingan konsumen tetap dilindungi melalui pelayanan berkualitas dan kebijakan tarif yang berkeadilan," tegasnya.
Tohom yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PLN Watch tersebut menilai pengalaman Arsyadany di bidang distribusi listrik menjadi salah satu keunggulan dalam merumuskan kebijakan dan memperkuat pengawasan kualitas pelayanan ketenagalistrikan secara nasional.
Menurutnya, penguasaan terhadap persoalan distribusi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pasokan listrik, kondisi jaringan, penanganan gangguan, hingga pemenuhan kebutuhan pelanggan.
"Pengalaman Ibu Arsyadany di bidang distribusi menjadi nilai tambah karena beliau mengetahui secara langsung kompleksitas jaringan, kualitas pasokan, penanganan gangguan, hingga tantangan pelayanan pelanggan," katanya.
Ia menambahkan, regulasi ketenagalistrikan yang baik harus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, terutama keberlanjutan operasional PLN, kepastian investasi, dan pemenuhan hak konsumen.
"Regulasi yang baik harus mampu mempertemukan tiga kepentingan utama, yakni keberlanjutan operasional PLN, kepastian investasi sektor kelistrikan, dan hak konsumen memperoleh listrik yang aman, andal, serta terjangkau," jelas Tohom.
Dalam konteks pemerataan pembangunan, ia berharap kepemimpinan baru Ditjen Ketenagalistrikan dapat mempercepat program elektrifikasi dan memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan listrik yang andal dinilai memiliki peran penting dalam membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas UMKM, serta mendukung sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan.
"Pembangunan kelistrikan harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi karena listrik yang andal akan membuka kesempatan bagi industri daerah, UMKM, pendidikan, layanan kesehatan, serta pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru," ungkapnya.
Tohom juga mendorong penyederhanaan regulasi dan penguatan koordinasi lintas lembaga guna mempercepat realisasi proyek-proyek strategis ketenagalistrikan. Kepastian hukum, efisiensi perizinan, dan koordinasi antarlembaga dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, ia berharap Ditjen Ketenagalistrikan dapat mengembangkan pendekatan regulasi berbasis data, memperkuat pengawasan mutu layanan, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap pemenuhan standar pelayanan konsumen.
"Perlindungan konsumen harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan ketenagalistrikan, mulai dari kualitas tegangan, kecepatan pemulihan gangguan, transparansi pelayanan, hingga pemerataan akses listrik," tegasnya.
Tohom optimistis kolaborasi antara Kementerian ESDM, PLN, pelaku industri, dan organisasi perlindungan konsumen dapat mempercepat terwujudnya sistem ketenagalistrikan nasional yang semakin maju, andal, dan berkeadilan.
"Kami berharap kepemimpinan Ibu Arsyadany mampu menghadirkan terobosan kebijakan yang memperkuat PLN sebagai tulang punggung kelistrikan nasional sekaligus memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat nyata dari pembangunan energi," pungkas Tohom.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi melantik Arsyadany Ghana Akmalaputri sebagai Direktur Jenderal Ketenagalistrikan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Sebelum menduduki jabatan tersebut, Arsyadany menjabat sebagai Direktur Distribusi PLN sejak 18 Juni 2025. Ia telah berkarier di perusahaan listrik negara itu sejak 2006, dengan pengalaman di berbagai bidang strategis.
Kariernya dimulai dari bidang teknologi informasi sistem pengatur distribusi di Bali. Seiring perjalanan kariernya, Arsyadany dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis dalam pengelolaan jaringan, perencanaan, komunikasi korporat, hingga manajemen aset.
Beberapa jabatan yang pernah diembannya antara lain Manajer Area Pengatur Distribusi Jawa Tengah, Manajer Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Timur, serta Senior Manager Perencanaan PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat.
Selain berpengalaman di bidang operasional, Arsyadany juga pernah menjabat sebagai Vice President Public Relations, Executive Vice President Stakeholder Management dan BoD Support, serta Executive Vice President Umum dan Aset Properti PLN.
Rekam jejak tersebut menjadi bagian dari pengalaman profesionalnya sebelum dipercaya memimpin Ditjen Ketenagalistrikan, sebuah institusi yang memiliki peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah di sektor ketenagalistrikan nasional.
Pelantikan Arsyadany dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, yang sebelumnya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Ketenagalistrikan.
Selain melantik Arsyadany, Bahlil juga melakukan penyegaran sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), serta sejumlah unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian ESDM.
Dalam penyegaran organisasi tersebut, Harris ditetapkan sebagai Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, sementara Ahmad Amiruddin dipercaya sebagai Direktur Energi Baru.
Pelantikan dan penyegaran jajaran pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan organisasi Kementerian ESDM dalam menjalankan agenda kebijakan energi nasional, termasuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, peningkatan keandalan pasokan, dan perbaikan kualitas pelayanan publik.
Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki, kepemimpinan baru Ditjen Ketenagalistrikan diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, PLN, pelaku industri, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem kelistrikan nasional yang andal, merata, terjangkau, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.
[Amel Silaban]
