WAHANANEWS.ID, Jakarta - PLN WATCH meminta Presiden Prabowo Subianto tidak membuka jalan bagi pembentukan BUMN kelistrikan baru yang berpotensi menjadi pesaing PT PLN (Persero), karena pemerintah dinilai lebih mendesak membenahi dan memperkuat PLN sebagai tulang punggung sistem ketenagalistrikan nasional.
Ketua Umum PLN WATCH, KRT Tohom Purba menilai pembentukan BUMN baru, khususnya yang diarahkan mengelola energi baru terbarukan untuk pasar industri melalui skema business-to-business, berisiko menciptakan fragmentasi baru dalam sektor yang sangat strategis.
Baca Juga:
PLN WATCH Minta Prabowo Tolak BUMN Kelistrikan Baru, Fokus Perkuat PLN
“Kalau memang ada persoalan di PLN, benahi PLN, perbaiki tata kelolanya, kuatkan efisiensinya, dan percepat transformasinya, bukan malah membuat perusahaan negara baru yang pada akhirnya bisa bersaing memperebutkan pasar dengan PLN sendiri,” kata Tohom, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, keberadaan perusahaan kelistrikan baru berpotensi memisahkan pasar komersial yang menguntungkan dari kewajiban pelayanan publik yang selama ini dipikul PLN.
Dalam skenario tersebut, BUMN baru dinilai cenderung memiliki ruang untuk membidik konsumen industri dan komersial yang membutuhkan listrik hijau dan mempunyai kemampuan membayar lebih tinggi.
Baca Juga:
PLN WATCH Desak Prabowo Tolak BUMN Kelistrikan Baru, Minta Fokus Benahi PLN
Sementara itu, PLN tetap harus menjalankan kewajiban pelayanan publik, termasuk menyediakan listrik terjangkau bagi rumah tangga, menjaga elektrifikasi wilayah terpencil, membangun jaringan, serta memastikan sistem kelistrikan nasional tetap andal.
“Jangan sampai pasar yang gemuk diberikan kepada entitas baru, sementara PLN ditinggalkan dengan kewajiban sosial, investasi jaringan, subsidi, wilayah terpencil, dan seluruh risiko sistem,” ujar Tohom.
Tohom menilai desain seperti itu justru dapat memperlemah struktur keuangan PLN pada saat perusahaan membutuhkan kapasitas pendanaan sangat besar untuk memperkuat jaringan, membangun pembangkit, mempercepat digitalisasi, dan mendukung transisi energi nasional.
Ia menyebut kondisi tersebut bisa menciptakan pola yang tidak sehat karena keuntungan komersial terpisah dari beban pelayanan publik yang harus tetap ditanggung perusahaan negara.
“Kalau keuntungannya dipisahkan tetapi bebannya tetap dikumpulkan di PLN, secara jangka panjang kita sedang menciptakan ketimpangan struktur bisnis yang berbahaya,” katanya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aliansi Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) itu berpandangan pemerintah harus melihat persoalan kelistrikan bukan hanya dari sisi kompetisi bisnis, melainkan juga dari perspektif ketahanan energi dan perlindungan konsumen.
Menurut Tohom, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa perubahan struktur industri kelistrikan tidak berujung pada kenaikan biaya, ketidakjelasan tanggung jawab pelayanan, atau melemahnya pemerataan pasokan listrik.
Power Wheeling Jangan Membebani PLN
Wacana pembentukan BUMN baru juga berkaitan dengan perdebatan mengenai skema power wheeling yang hingga kini menjadi salah satu isu penting dalam pembahasan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan.
Skema tersebut pada dasarnya memungkinkan produsen listrik menjual energi secara langsung kepada konsumen dengan memanfaatkan jaringan transmisi milik PLN melalui mekanisme sewa jaringan.
Tohom mengatakan konsep tersebut harus dihitung secara sangat hati-hati karena jaringan listrik bukan hanya kabel untuk mengantarkan energi, melainkan infrastruktur kritis yang membutuhkan investasi, pemeliharaan, pengendalian sistem, serta mitigasi risiko secara terus-menerus.
“Jangan sampai pihak lain cukup membayar sewa jaringan lalu mengambil pasar, tetapi ketika jaringan harus dibangun, diperkuat, diperbaiki atau terjadi gangguan sistem, seluruh risiko akhirnya kembali ke PLN,” kata Tohom.
PLN WATCH mencatat apabila mekanisme power wheeling diterapkan tanpa pembagian tanggung jawab yang proporsional, PLN berpotensi tetap menjadi pihak yang menanggung risiko terakhir atas operasi dan pemeliharaan jaringan.
Menurut Tohom, biaya penggunaan jaringan harus mencerminkan keseluruhan biaya sistem, termasuk kebutuhan investasi jangka panjang, cadangan daya, stabilitas frekuensi, pemeliharaan, serta keandalan pasokan.
“Jaringan PLN adalah infrastruktur negara yang dibangun puluhan tahun dengan investasi sangat besar, jadi jangan hanya dihitung seperti menyewa jalan tol tanpa memperhitungkan siapa yang menanggung seluruh risiko sistem kelistrikannya,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah harus memastikan setiap kebijakan transisi energi tetap menghasilkan struktur industri yang sehat dan tidak menciptakan beban tersembunyi yang akhirnya harus ditanggung negara atau konsumen.
Jangan Bertabrakan dengan Efisiensi BUMN
Tohom juga mempertanyakan konsistensi pembentukan perusahaan negara baru dengan agenda pemerintah yang tengah mendorong penyederhanaan dan efisiensi struktur BUMN.
Menurutnya, pendirian entitas baru berarti pemerintah harus membentuk manajemen, struktur organisasi, sistem administrasi, pendanaan, serta berbagai perangkat korporasi baru yang membutuhkan biaya.
Lebih lanjut, PLN WATCH meyakinipembentukan entitas baru berpotensi menambah biaya birokrasi dan menimbulkan tumpang tindih fungsi ketika pemerintah pada saat bersamaan tengah mendorong streamlining perusahaan-perusahaan negara.
“Kalau arah pemerintah sekarang adalah rightsizing dan efisiensi BUMN, maka jangan pada saat yang sama menciptakan birokrasi korporasi baru pada sektor yang sebenarnya sudah mempunyai perusahaan negara dengan aset, SDM, jaringan, dan pengalaman yang lengkap,” kata Tohom.
Tohom yang juga Ketua Umum DPP Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran 2024 menilai Presiden Prabowo memiliki momentum besar untuk menjadikan reformasi PLN sebagai bagian dari agenda penguatan kedaulatan energi nasional.
Ia mengatakan keberpihakan kepada PLN bukan berarti membiarkan kekurangan yang masih ada di tubuh perusahaan tersebut.
Sebaliknya, menurut dia, pemerintah perlu menjadikan PLN lebih transparan, ramping, profesional, adaptif terhadap teknologi, dan mempunyai budaya korporasi yang kuat.
“PLN harus dibenahi keras bila memang ada yang tidak efisien, tetapi jangan dilemahkan secara struktural dengan membagi-bagi pasar yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan bisnis dan pelayanan publik,” katanya.
Optimalkan Holding dan Subholding PLN
PLN WATCH melihat pilihan yang lebih rasional adalah mengoptimalkan struktur holding dan subholding PLN yang telah terbentuk ketimbang mendirikan BUMN kelistrikan baru yang berdiri terpisah.
Saat ini PLN telah memiliki struktur bisnis yang mencakup perusahaan pembangkitan seperti PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power serta subholding energi primer PLN Energi Primer Indonesia.
Tohom mengungkapkan struktur tersebut memungkinkan konsolidasi aset tetap berada dalam satu kelompok usaha sehingga skala ekonomi PLN tetap kuat dan akses terhadap pembiayaan hijau dapat dijaga.
“Kalau pemerintah ingin membangun bisnis EBT yang lebih agresif, ruangnya sudah tersedia di dalam ekosistem PLN, tinggal diperkuat mandat, modal, tata kelola, dan kebebasan eksekusinya,” ujar Tohom.
Menurutnya, pemerintah bahkan dapat memberikan otonomi operasional dan komersial yang lebih besar kepada masing-masing subholding agar proses pengambilan keputusan investasi tidak tersandera birokrasi panjang.
Induk PLN kemudian dapat diarahkan lebih fokus pada strategi grup, pengelolaan sistem, transmisi, distribusi, retail, serta sinkronisasi investasi nasional.
PLN WATCH menilai model tersebut memungkinkan proses rightsizing dan digitalisasi dilakukan melalui struktur organisasi yang telah terbentuk dibanding memulai perusahaan baru dari nol.
“Indonesia tidak kekurangan badan usaha, yang kita perlukan adalah badan usaha yang kuat, sehat, cepat mengambil keputusan, dan mempunyai kapasitas investasi besar,” katanya.
Tohom mengatakan penguatan struktur internal PLN juga penting untuk menjaga kemampuan perusahaan memperoleh pendanaan dengan biaya kompetitif bagi pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Menurutnya, fragmentasi aset dan pendapatan ke banyak perusahaan dapat menurunkan skala ekonomi sekaligus memperumit koordinasi investasi jangka panjang.
Transisi Energi Tetap Harus Dipercepat
Meski menolak pembentukan BUMN pesaing PLN, Tohom menilai transisi menuju energi baru terbarukan tetap harus dipercepat karena Indonesia tidak dapat selamanya menggantungkan pasokan listrik pada energi fosil.
Ia mengatakan lambatnya penetrasi EBT harus dijawab melalui perbaikan regulasi, kepastian investasi, percepatan pembangunan jaringan, penyimpanan energi, serta peningkatan kapasitas pembangkit bersih.
Pembahasan RUU EBET sendiri masih menghadapi persoalan, salah satunya terkait belum tercapainya kesepakatan mengenai power wheeling antara pemerintah dan PLN.
Tohom berpandangan perbedaan tersebut seharusnya diselesaikan dengan mencari desain yang memberikan ruang investasi kepada swasta tanpa merusak keseimbangan ekonomi PLN dan keandalan sistem nasional.
“Kita jangan membuat dikotomi seolah-olah mempertahankan PLN berarti menolak EBT, justru PLN harus dijadikan lokomotif terbesar transisi energi Indonesia,” kata Tohom.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan satu orkestrasi kuat agar pengembangan pembangkit, transmisi, distribusi, penyimpanan energi, dan pertumbuhan permintaan listrik berjalan dalam satu perencanaan yang sinkron.
PLN WATCH berpandangan stabilitas sistem kelistrikan perlu menjadi pertimbangan utama karena fragmentasi pengelolaan dapat memunculkan persoalan koordinasi pembangkitan, manajemen beban, investasi jaringan, dan kepastian pasokan.
“Transisi energi bukan perlombaan membentuk perusahaan baru, tetapi perlombaan membangun pembangkit bersih, jaringan yang kuat, teknologi penyimpanan, dan listrik yang tetap terjangkau bagi rakyat,” ujar Tohom.
Ia menilai PLN mempunyai modal besar untuk menjalankan peran tersebut karena memiliki infrastruktur, pengalaman pengoperasian sistem, basis pelanggan nasional, serta sumber daya manusia yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Tohom yang pernah menjadi Ketua Umum Relawan MARTABAT Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2014 dan Jokowi-Ma'ruf Amin pada 2019 mengatakan kesinambungan pembangunan ketenagalistrikan antarperiode pemerintahan harus tetap dijaga.
Menurutnya, setiap pemerintahan boleh membawa strategi baru, tetapi aset strategis nasional yang telah dibangun harus diperkuat dan dikembangkan, bukan dibuat saling berkompetisi dengan sesama perusahaan negara.
“Presiden Prabowo harus mewariskan PLN yang lebih kuat dari hari ini, bukan sistem kelistrikan yang semakin terfragmentasi dan saling berebut pasar di antara perusahaan milik negara sendiri,” katanya.
PLN Harus Tetap Dikritik dan Dibangun
Tohom menegaskan dukungan PLN WATCH terhadap penguatan PLN tidak berarti memberikan cek kosong kepada manajemen perusahaan.
Sebagai organisasi pengawas, PLN WATCH tetap akan mengkritik kebijakan PLN apabila ditemukan inefisiensi, pelayanan buruk, investasi yang tidak tepat, pengadaan bermasalah, atau keputusan korporasi yang merugikan kepentingan konsumen dan negara.
“Justru karena PLN harus kuat, pengawasannya juga harus kuat, sebab perusahaan sebesar PLN tidak boleh merasa kebal terhadap kritik,” ujar Tohom.
Tohom yang juga Sekretaris LBH Advokasi Peduli Bangsa ini mengatakan penguatan PLN harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna listrik.
Menurutnya, ukuran keberhasilan transformasi PLN bukan hanya tercermin dari laporan keuangan, melainkan juga keandalan pasokan, keterjangkauan tarif, kualitas pelayanan, elektrifikasi wilayah terpencil, serta kemampuan mendukung pertumbuhan industri.
Tohom mengatakan kebijakan kelistrikan harus melihat konsumen rumah tangga, UMKM, industri, dan masyarakat di wilayah terpencil sebagai satu kesatuan dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Kalau PLN semakin efisien, biaya listrik bisa semakin terkendali, industri semakin kompetitif, pelayanan masyarakat membaik, dan negara juga tidak terbebani oleh struktur korporasi yang tumpang tindih,” katanya.
Tohom berharap Presiden Prabowo mengambil keputusan kelistrikan dengan perspektif jangka panjang dan tidak hanya berdasarkan kebutuhan bisnis sesaat.
Ia mengatakan Indonesia membutuhkan perusahaan listrik nasional yang mampu berdiri sejajar dengan utilitas besar dunia sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.
“Yang harus dilakukan sekarang adalah membuat PLN menjadi national electricity champion yang kuat, modern, hijau, efisien, dan tetap berpihak kepada rakyat,” ujar Tohom.
Menurutnya, arah tersebut jauh lebih produktif dibanding membentuk kompetitor baru yang berpotensi mengambil pasar PLN tetapi pada akhirnya tetap menggantungkan operasi bisnisnya pada jaringan yang dibangun dan dipelihara PLN.
“Pesan PLN WATCH kepada Presiden Prabowo sederhana, fokus benahi PLN, perkuat PLN, dan jadikan PLN mesin utama transisi energi nasional, jangan pecah kekuatannya dengan menciptakan pesaing baru dari sesama BUMN,” tutup Tohom.
[Redaktur: Elsya TA]
