Wahananews ID | Masalah korupsi selalu menarik untuk dibicarakan. Tentu salah satu alasannya karena menyangkut uang rakyat atau harta negara yang seharusnya digunakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pengertian korupsi menurut UU Nomor 20 tahun 2001 adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara.
Baca Juga:
Lahan Negara Dijual Lagi ke Negara, KPK Usut Dugaan Korupsi di Proyek Whoosh
Edy Jan Tony Pakpahan salah seorang aktivis LSM di Tapanuli Utara (Taput), Wakil Koordinator Investigasi GAMITRA wilayah Sumatera Utara (Sumut) mengungkapkan, ada banyak oknum pejabat di instansi-intansi pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) yang tidak melaksanakan tugas dan tangungjawabnya dengan baik, khususnya terhadap pelaksanaan proyek yang dibiayai dari APBD.
Fakta itu dapat dengan jelas terlihat dari temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut pada Tahun Anggaran (TA) 2019 dan 2020.
Dari hasil audit investigasi yang dilakukan pihaknya, dengan membandingkan hasil temuan BPK TA 2019 dan 2020, Edy mengatakan, terdapat kesalahan yang sama dilakukan instansi-instansi tersebut secara berulang-ulang.
Baca Juga:
Tak Terima Dituduh Rugikan Negara Rp1,2 T, Mantan Dirut ASDP: Tak Ada Bukti Korupsi
“Dari hasil temuan BPK dan investigasi yang kami lakukan, beberapa instansi pemerintahan di pemkab Taput, melakukan kesalahan yang sama dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan sehingga merugikan keuangan negara. Artinya temuan BPK TA 2019 semestinya bahan untuk memperbaiki namun faktanya kesalahan yang sama, justru terjadi di TA 2020,”
“Saya melihat ini ada dugaan unsur kesengajaan,” terang Edy kepada awak media.
Minyikapi temuan dimaksud, pihaknya telah menyurati instansi-instasi dimaksud, berdasarkan temuan BPK, juga menyertakan data-data dan dokumen tender pada TA 2019 dan 2020 untuk meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas terkait.
