Wahananews ID | Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi menerima uang hingga Rp 10 miliar.
Duit tersebut diterima Rahmat Effendi berkaitan dengan pengurusan tanah di Bekasi.
Baca Juga:
Kasus Pemerasan di Rutan, Jaksa Hadirkan Sekjen dan Kepala Biro SDM KPK
Hal itu disebutkan JPU saat membacakan dakwaaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (30/5).
"Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp 10.450.000.000," kata JPU KPK, dikutip dari detikJabar.
JPU menyatakan duit tersebut didapatkan Rahmat Effendi dari Lai Bui Min sebesar Rp 4,1 miliar, Makhfud Rp 3 miliar, dan Suryadi Mulya sebesar Rp 3,3 miliar lebih.
Baca Juga:
Kecelakaan Truk Maut, Ridwan Kamil Minta Plt Walkot Bekasi Datangi Keluarga Korban
"Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya," ujar JPU.
Rahmat Effendi disebutkan bersekongkol dengan Jumhana Luthfi Amin. Mereka melakukan perbuatan pengurusan agar Pemkot Bekasi membeli lahan Lai Bui Min di Jalan Bambu Kuning Selatan, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi seluas 14.392 meter persegi.
"(Lahan) itu terkait pengadaan lahan untuk kepentingan pembangunan Polder 202 oleh Pemkot Bekasi," tutur JPU.
