Selain konstruksi pembangunan yang terkesan asal-asalan, menurut Tony, dalam temuan BPK Provinsi Sumut dua tahun anggaran berturut-turut ada kelebihan pembayaran kepada perusahaan tertentu.
Namun perusahaan tersebut tetap ikut dalam setiap pengadaan tendar proyek bahkan unggulan dalam pemenangan tender.
Baca Juga:
Polda Sulut Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-96 dengan Upacara Dipimpin Kapolda
Potret kualitas pembangunan jalan di Taput.
“Berdasarkan hal tersebut Kadis PUPR Taput diduga tidak koperatif mendukung program Bupati Taput, bahwa setiap pembangunan harus berdampak pada manfaat dan berkualitas, serta menghindari kebocoran anggaran,” ujarnya.
Wartawan menyambangi Kadis PUPR Taput Dalan Simajuntak di kantornya, selalu menghindar dan mengalihkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk tujuan konfirmasi.
Baca Juga:
Dugaan Curi Arus di Pembangunan Rest Area Tol Medan-Binjai, Muslim Muis Minta Menteri BUMN untuk Mencopot Kepala PLN
Tony meminta Bupati Taput mengevaluasi dan menelusuri kinerja dilapangan Kadis PUPR Taput agar program dan niat baik Pemerintah Taput benar-benar terlaksana baik. [tum]
