Tohom yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PLN Watch tersebut menilai pengalaman Arsyadany di bidang distribusi listrik menjadi salah satu keunggulan dalam merumuskan kebijakan dan memperkuat pengawasan kualitas pelayanan ketenagalistrikan secara nasional.
Menurutnya, penguasaan terhadap persoalan distribusi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pasokan listrik, kondisi jaringan, penanganan gangguan, hingga pemenuhan kebutuhan pelanggan.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Tekankan Pentingnya Sinergi Regulator dan Operator Kelistrikan
"Pengalaman Ibu Arsyadany di bidang distribusi menjadi nilai tambah karena beliau mengetahui secara langsung kompleksitas jaringan, kualitas pasokan, penanganan gangguan, hingga tantangan pelayanan pelanggan," katanya.
Ia menambahkan, regulasi ketenagalistrikan yang baik harus mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, terutama keberlanjutan operasional PLN, kepastian investasi, dan pemenuhan hak konsumen.
"Regulasi yang baik harus mampu mempertemukan tiga kepentingan utama, yakni keberlanjutan operasional PLN, kepastian investasi sektor kelistrikan, dan hak konsumen memperoleh listrik yang aman, andal, serta terjangkau," jelas Tohom.
Baca Juga:
Berbekal Pengalaman di PLN, Arsyadany Diharapkan Perkuat Tata Kelola Ketenagalistrikan
Dalam konteks pemerataan pembangunan, ia berharap kepemimpinan baru Ditjen Ketenagalistrikan dapat mempercepat program elektrifikasi dan memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di seluruh wilayah Indonesia. Ketersediaan listrik yang andal dinilai memiliki peran penting dalam membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan produktivitas UMKM, serta mendukung sektor pendidikan dan pelayanan kesehatan.
"Pembangunan kelistrikan harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi karena listrik yang andal akan membuka kesempatan bagi industri daerah, UMKM, pendidikan, layanan kesehatan, serta pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru," ungkapnya.
Tohom juga mendorong penyederhanaan regulasi dan penguatan koordinasi lintas lembaga guna mempercepat realisasi proyek-proyek strategis ketenagalistrikan. Kepastian hukum, efisiensi perizinan, dan koordinasi antarlembaga dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
