Dukungan Pemerintah Harus Berwujud Kebijakan Nyata
Tohom menilai dukungan terhadap Suroso tidak boleh berhenti pada pemberian kepercayaan atau dukungan moral, tetapi harus diwujudkan melalui sinkronisasi kebijakan, kepastian regulasi, penguatan pendanaan, dan koordinasi lintas lembaga.
Baca Juga:
PLN Watch Minta Pemerintah dan Seluruh Stakeholder Beri Dukungan Penuh pada Dirut PLN Baru
Ia memandang pemerintah pusat, kementerian teknis, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dunia usaha, serta seluruh mitra strategis PLN memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional berjalan konsisten.
Menurutnya, keterlibatan Danantara Indonesia dalam ekosistem pengelolaan BUMN juga dapat menjadi kekuatan strategis untuk memperkuat tata kelola investasi, efektivitas pembiayaan, dan keberlanjutan proyek ketenagalistrikan.
Tohom mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur listrik membutuhkan investasi jangka panjang, sehingga PLN memerlukan kepastian kebijakan dan keberanian mengambil keputusan profesional berdasarkan kepentingan nasional.
Baca Juga:
PLN Watch Minta Pemerintah dan Semua Stakeholder Dukung Penuh Dirut PLN yang Baru
"Jangan sampai direktur utama yang baru dibebani target besar, tetapi ruang geraknya terhambat oleh regulasi yang tidak sinkron, birokrasi berbelit, atau kepentingan sektoral yang memperlambat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tarif, subsidi, kompensasi, investasi jaringan, dan pengembangan pembangkit perlu dikelola secara terintegrasi agar PLN mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab pelayanan publik dan kesehatan keuangan perusahaan.
Bagi Tohom, keberlanjutan finansial PLN merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan keandalan pasokan, memperluas elektrifikasi, memperkuat kemampuan investasi, serta menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
