Ia memandang setiap keputusan strategis harus didasarkan pada kepentingan perusahaan dan negara, bukan dipengaruhi kepentingan kelompok yang berpotensi menghambat efektivitas pembangunan ketenagalistrikan.
Menurutnya, PLN perlu memperkuat sistem pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, integritas, prestasi, dan kemampuan memberikan kontribusi nyata terhadap perusahaan.
Baca Juga:
PLN Watch Minta Pemerintah dan Seluruh Stakeholder Beri Dukungan Penuh pada Dirut PLN Baru
"PLN harus menjadi rumah besar bagi para profesional yang bekerja untuk kepentingan bangsa, bukan arena tarik-menarik kepentingan yang mengorbankan efektivitas perusahaan dan kualitas pelayanan kepada rakyat," ujarnya.
Sebagai Sekretaris LBH Advokasi Peduli Bangsa, Tohom turut mengingatkan bahwa penguatan tata kelola dan kepatuhan hukum harus menjadi fondasi setiap kebijakan investasi maupun pelaksanaan proyek strategis PLN.
Ia menilai penerapan prinsip kehati-hatian perlu berjalan beriringan dengan keberanian mengambil keputusan bisnis yang profesional agar perusahaan tidak kehilangan momentum pembangunan.
Baca Juga:
PLN Watch Minta Pemerintah dan Semua Stakeholder Dukung Penuh Dirut PLN yang Baru
Menurutnya, pengawasan publik yang objektif merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas perusahaan sekaligus memperkuat kepercayaan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
"Direksi PLN harus berani mengambil keputusan strategis sepanjang dilandasi kajian profesional, kepatuhan hukum, dan tata kelola yang baik, karena perusahaan sebesar PLN membutuhkan keberanian kepemimpinan sekaligus sistem pengawasan yang kuat," katanya.
PLN Watch Siap Kawal Kepemimpinan Baru
