Wahananews ID | Baru-baru ini, Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara (Kejari Taput) meningkatkan status penyelidikan ketingkat penyidikan dugaan korupsi pengadaan Internet Service Provider (ISP) di Dinas Kominfo Kabupaten Taput.
"Kita mengambil kesimpulan untuk ditingkatkan ke penyidikan demi mencari fakta-fakta dan mengungkap pelaku atau tersangka yang kemudian akan dinaikkan ke tingkat penuntutan," kata M. Suroyo, Kepala Kejari Taput, Rabu (23/2/2022) lalu.
Baca Juga:
Kantor Dinkes Nias Barat Digeledah Terkait Kasus Korupsi TA 2023, Kejari Sita 30 Bundel Dokumen
Pada jumpa pers itu, disebutkan anggaran yang disidik adalah Tahun Anggaran 2019.
Tentu hal ini sangat mengemparkan masyarakat Taput. Sebab satuan kerja perangkat daerah ini, sebenarnya justru memiliki anggaran yang relatif kecil, dibandingkan dengan dinas-dinas teknis lainnya di Pemkab Taput.
Dalam kasus itu, M. Suroyo menyebut ada uraian kasar kerugian negara sekitar Rp 600 juta lebih.
Baca Juga:
Bendahara PUPR Nias Selatan Ditahan Kejari Terkait Kasus Korupsi Pembayaran Fiktif Rp776 Juta
Pada tahun 2019 terdapat alokasi anggaran pengadaan ISP senilai Rp 2.904.500.000, yang dikerjakan PT Icon+ dan PT Telemedia Network Cakrawala.
Pelaksanaannya dilakukan dengan metode e-purchasing (belanja langsung).
Kasie Pidsus Juleser membeberkan bahwa pada tahap penyelidikan, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan pengadaan.
