Sebagai organisasi pengawas, PLN WATCH tetap akan mengkritik kebijakan PLN apabila ditemukan inefisiensi, pelayanan buruk, investasi yang tidak tepat, pengadaan bermasalah, atau keputusan korporasi yang merugikan kepentingan konsumen dan negara.
“Justru karena PLN harus kuat, pengawasannya juga harus kuat, sebab perusahaan sebesar PLN tidak boleh merasa kebal terhadap kritik,” ujar Tohom.
Baca Juga:
PLN WATCH Minta Prabowo Tolak BUMN Kelistrikan Baru, Fokus Perkuat PLN
Tohom yang juga Sekretaris LBH Advokasi Peduli Bangsa ini mengatakan penguatan PLN harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna listrik.
Menurutnya, ukuran keberhasilan transformasi PLN bukan hanya tercermin dari laporan keuangan, melainkan juga keandalan pasokan, keterjangkauan tarif, kualitas pelayanan, elektrifikasi wilayah terpencil, serta kemampuan mendukung pertumbuhan industri.
Tohom mengatakan kebijakan kelistrikan harus melihat konsumen rumah tangga, UMKM, industri, dan masyarakat di wilayah terpencil sebagai satu kesatuan dalam pembangunan ekonomi nasional.
Baca Juga:
PLN WATCH Desak Prabowo Tolak BUMN Kelistrikan Baru, Minta Fokus Benahi PLN
“Kalau PLN semakin efisien, biaya listrik bisa semakin terkendali, industri semakin kompetitif, pelayanan masyarakat membaik, dan negara juga tidak terbebani oleh struktur korporasi yang tumpang tindih,” katanya.
Tohom berharap Presiden Prabowo mengambil keputusan kelistrikan dengan perspektif jangka panjang dan tidak hanya berdasarkan kebutuhan bisnis sesaat.
Ia mengatakan Indonesia membutuhkan perusahaan listrik nasional yang mampu berdiri sejajar dengan utilitas besar dunia sekaligus tetap menjalankan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.
